Panglima TNI Tegaskan TNI Tidak Terlibat di Mesuji

Related Articles

• SBY Tunjuk Denny Indrayana Sebagai Ketua Tim Investigasi Kasus Mesuji
• Denny Indrayana :Menguji Mesuji
• Keluarga Korban Mesuji Mengadu ke Komnas HAM
• TGPF Mesuji Rapat di Kemenkumham
• Komnas HAM Minta Polri Tarik Pasukan di Mesuji
• Kasus Mesuji, Mahasiswa Medan Tuntut Kapolri Mundur

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono menyanggah tudingan TNI terlibat kasus peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Mesuji di Lampung.

"Mengenai Mesuji, kita harus pandai menganalisis foto kapan terjadinya. Tapi setelah kami cek dari foto dan video tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam proses kegiatan tersebut." katanya, usai Rapat Paripurna TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Jakarta, Jumat (16/12)

Ia menambahkan keberadaan aparat TNI di lokasi kejadian tidak pada saat terjadi insiden. "Ada anggota TNI setelah kejadian di sana, tapi jangan diartikan seolah-olah berkembang menjadi kerusuhan massal. Karena bukan pada konteks TNI melakukan kekerasan. Saya sudah dapat laporan dari Pangdam, Danrem, dan memang tak ada kegiatan itu. Kalau ada foto anggota di situ, itu adalah foto sesudah kejadian," ujar Agus.

Menurut Agus, kehadiran TNI setelah kasus kerusuhan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan.

Pada akhir 2010 hingga awal 2011 terjadi peristiwa pelanggaran HAM dan penyelewengan wewenang aparat negara terhadap hak masyarakat tani di dua wilayah di daerah perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan.

Konflik yang bermula ketika dua perusahaan swasta yang mendapat hak konsesi dari Departemen kehutanan yaitu PT Sumber Wangi Alam (SWA) di wilayah Sungai Sodong Mesuji, Sumatera Selatan, dan PT Silva Inhutanidi wilayah Mesuji, Lampung,memperluas lahan untuk penanaman kelapa sawit dan karet pada tahun 2003. Lahan yang diperluas tersebut sebagian adalah lahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dan diklaim sebagai tanah ulayat.

Perluasan lahan mendapat tentangan dari masyarakat setempat. Konflik memuncak ketika kedua perusahaan tersebut dengan memperkerjakan penjaga bayaran (istilah salah digunakan oleh beberapa pihak dengan menyebutnya sebagai PAM Swakarsa) yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk dan masyarakat adat dari lahan tersebut.

Sejak 2009 terjadi peningkatan kekerasan di lahan sengketa di kedua wilayah, beberapa kali terjadi peristiwa kekerasan antara masyarakat petani dengan perusahaan dan penjaga bayaran serta antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

Masyarakat yang mempertahankan tanahnya mengalami pengusiran, penganiayaan, penangkapan, kekerasan seksual bahkan pembunuhan. Terakhir pada 10 November terjadi penembakan terhadap seorang petani yang mengakibatkan meninggalnya satu orang dan beberapa orang lainnya tertembak peluru tajam.

sumber : antara